Gelungan Gagal

Ilustrasi: foreignaffairs.com

#YusmarYusuf

 

Menumpang pada sebuah ‘negara gagal’? Kegagalan yang dialamatkan kepada kualitas hidup dan kualitas jaringan sosial sebuah bangsa. 

Artinya, nilai gagal itu lebih diarahkan kepada kenyataan berdimensi sosial yang carut-marut; tidak bahagia. Ketika kita hidup dalam sebuah rumah besar dengan kandungan segala jenis keragaman; suku, adat, resam, kepercayaan, agama dan ideologi, maka pada ketika itu kegagalan atau pun kejayaan bisa dilekatkan pada elemen-elemen yang disebutkan tadi.

Kenyataan sosial kini, seakan semuanya hanya milik kaum mayoritas. Segala yang berbau minoritas semacam tak beroleh hak hidup (‘hak bahagia’). Minoritas berada dalam tekanan mayoritas. Kisah toleransi yang terkandung dalam sila Pancasila itu hanya sebutan yang kabur, tanpa gayutan.

Tanpa teluk teduh tempat segala minoritas menjatuh sauh. Penguasa yang nota bene pernah mengikuti segala jenis dan level pemilihan, termasuk parlemen, sejatinya tidak bertujuan mengabdi kepada negara, tak jua kepada rakyat. Akan tetapi mengabdi kepada kapital, kepada uang dan kuasa; power and property. Kekuasaan loyal kepada pasar. Sementara, pasar itu sendiri tidak berideologi. Dia hanya patuh dan tunduk kepada uang.

Sistem demokrasi yang diadopsi oleh masyarakat yang berbasis pada “budaya yang rendah” (minimal), akan menghadirkan sejumlah kelucuan-kelucuan hidup yang “maksimal” pula. Terutama kelucuan sosial yang tiada henti. Setelah suami yang berkuasa, maka akan ganti tikar kekuasaan kepada isteri, kepada anak atau menantu. Seolah-olah kekuasaan itu hanya hak milik keluarga fulan. Majelis kekuasaan itu, tak menjadi ranah warga bersama.

Dengan demikian terbangunlah oligarkhi kekuasaan oleh satu keluarga yang berbungkus  ’emas demokrasi’ (dipilih oleh rakyat, usungan rakyat dan dukungan rakyat sejati).

Ketika kita setuju dengan hasil survey lembaga internasional mengenai negara gagal,  maka kita juga harus bersepakat, bahwa dia adalah hasil dari barisan panjang kegagalan: negara yang gagal adalah hasil penjumlahan dari sejumlah provinsi yang gagal.

Seterusnya, provinsi yang gagal, adalah hasil penjumlahan dari kabupaten-kota yang gagal. Selanjutnya, kabupaten-kota yang gagal adalah cerminan mengenai sejumlah kecamatan yang gagal, kelurahan gagal, desa gagal dan terakhir rakyat yang gagal. Dan yang terpuncak dari semua  itu adalah para ‘imam masyarakat’ itulah yang gagal; baik pemimpin formal, informal maupun nonformal.

Pemimpin, sejak tingkat terendah sampai tingkat tertinggi di negara ini, seakan bercita-cita hanya mengumpul property [kekayaan] setinggi mungkin. Walau masih tersisa sejumlah pemimpin sejati demi akal budi dan pelayanan rakyat sesungguhnya.

Selebihnya, jika dilihat dari kisah tangkap-menangkap oleh penegak hukum dalam kasus korupsi, nonsense rasanya mereka hendak melayani rakyat dan membangun negeri. Dua asa yang mendorong mereka ikut dalam peristiwa politik, tak lain: power and property.

Mereka telah berubah maujud jadi economic animal [hewan ekonomi] yang paling rakus-haloba. Kenyataan ini, pun telah menembus tembok moral peradaban bernama universitas. Kabar sayup-sayup sampai tentang ihwal yang sama, juga menerobos dinding tebal Kementerian Agama –sejatinya jadi suri tauladan pucuk perbuatan dan tindakan mulia–Negara gagal itu  bukan harus dijawab dengan pertumbuhan ekonomi yang cenderung menaik.

Tetapi, negara gagal itu mencerminkan ketiadaan rasa bahagia dalam kehidupan warga dan masyarakat. Pilihan kita ke atas demokrasi, sebagai instrumen kehidupan bersama demi menyapa dan memetik madunya politik, malah berbelok arah; demokrasi vis a vis dijadikan alat untuk membunuh demokrasi.

Betapa hari ini, sebuah helat pemilihan kepala daerah dengan memainkan isu-isu SARA dan politik identitas. Dianggap sebagai kewajaran serba normal. Padahal, sebuah nestapa baru, sekaligus brutalitas politik yang turut mengkelamkan cakrawala hidup bersama: Kisah terakhir, pemilihan Gubernur Jakarta yang amat heboh dan mencekam.

Energi nasional seakan terkuras hanya untuk sebuah peristiwa pemilihan Gubernur ibukota Negara. Pola ini akan bakal menjadi model untuk penyelenggaraan demokrasi yang merusak sendi-sendi demokrasi di masa datang.

Betapa kita meleceh dan mempermainkan demokrasi, ketika politik bukan sesuatu yang menakutkan, sebagaimana politik era Orde Baru lebih dua dekade silam. Saat itu, orang ditakut-takuti untuk berpolitik.

Namun, ketika politik, bukan sesuatu yang menakutkan, malah kita mempermainkan dan memperolok-olok politik lewat gerakan massa, brutalitas, menjingkang hak-hak minoritas, mengumpul kekuasaan kepada kaum mayoritas (sebuah ironi).

Terjadilah politik belah bambu ‘gaya baru’; kaum minoritas memilih figurnya sendiri, sementara yang keluar sebagai pemenangnya (tetap dan pasti) adalah figur dari puak mayoritas. Sebab, sistem suara (vote) berdasarkan suara “kuantita”, bukan suara “mutu” (keterwakilan komunitas).

Tak saja menggambarkan sebagai negara gagal, namun sekaligus negara dengan kadar demokrasi gagal. Sebuah demokrasi mobilisasi massa yang menempatkan individu sebagai massa, bukan selaku warga negara (citizen).

Dalam ihwal ini, individu tak lebih dari setumpuk daging emosional, tak rasional, mudah diutak-atik secara mekanis; identitas satu suku, satu iman, satu latar kebudayaan. Impian mengenai “masyarakat madani” itu, malah dipintas, diringkus menjadi “maunya” madani sepihak (selera mayoritas) yang memaksa minoritas harus masuk dalam narasi madaninya kaum mayoritas yang otomatis sebagai pemenang dalam kontestasi persaingan dan perebutan jumlah suara.

Sampai bila ihwal ini berlangsung? Dia akan berlangsung selagi elit-elit politik merasa terangsang syahwat kekuasaannya. Elite politik dengan mental sekonyong-konyong. Sebagian besar bermentalelite-pragmatis; muncul secara dadakan dengan jargon dan motto sekelas produk “jamu masuk angin” yang berbincang tentang dunia serba “akan”:

Akan membangun masyarakat bahagia, akan menciptakan kesejahteraan rakyat, akan menciptakan keadilan sosial, akan menciptakan lapangan kerja, akan menciptakan kestabilan ekonomi, akan mencipta kenyamanan juga ketenteraman sosial.

Semuanya (baru) berbau ‘serba akan’. Belum terbukti. Mereka tampil bak “juru selamat”. Namun, dalam suasana serba sekonyong-konyong dan sesak-engap. Negara gagal ini akan terus  berlanjut?
Entahlah…*